DESA

APAKAH KADES TAU TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD ?

Laporan KIM Entugan Hulu
A. Hartawansyah Praniansyah

Informasi Suhaid. Tata cara pemilihan anggota BPD telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 10 Januari 2017.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Adapun yang dimaksud dengan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah yakni dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa. Dan jumlah anggota BPD dari masing – masing wilayah ditetapkan secara proposional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Dalam Pasal 3 disebutkan, tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Dalam Pasal 5 disebutkan juga bahwa jumlah anggota BPD paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Sedangkan dalam Pasal 6 menerangkan bahwa pengisian keanggotaan BPD dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah, dan keterwakilan perempuan.

Terkait dengan keterwakilan perempuan dijelaskan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD. Wakil perempuan adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.

APAKAH KADES TAU TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD ?
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top